Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan lain-lain akan terus menjadi langganan di sebagian besar pulau-pulau Indonesia, karena negara ini memang rawan bencana alam. Karena itu mitigasi sangat penting dilakukan untuk berbagai aspek baik teknis maupun financial, agar rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tidak hanya bergantung pada dana APBN.
Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, selama ini pembangunan aset seperti gedung dan infrastruktur lainnya tidak memerhitungkan asuransi, sehingga bila terjadi bencana alam, semuanya menjadi beban APBN atau bantuan negara asing untuk merehabilitasinya. Karena itu bencana alam yang datang susul menyusul belakangan ini, menurut Wapres, menjadi momen yang tepat untuk mencari solusi ketahanan fiskal negara menghadapi bencana alam.
“Bencana yang baru terjadi di Palu saja menghancurkan 2.000 sekolah, puluhan ribu rumah, dan infrastruktur lainnya. Tentu ini membutuhkan biaya yang sangat besar untuk memulihkannya. Makanya kita perlu mitigasi dari berbagai aspek supaya rehabilitasi dan rekonstruksi tidak lagi mengandalkan APBN,” katanya saat bicara di IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Nusa Dua Bali, seperti dikutip siaran pers di Jakarta, Senin (15/10/2018).
Untuk itu Kementerian Keuangan telah menyusun rencana strategis pembiayaan dan asuransi untuk risiko bencana alam itu. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ini pemahaman masyarakat dan pemerintah daerah terhadap asuransi bencana masih sangat kurang. Padahal dengan aset yang terlindungi asuransi, akan lebih cepat dibangun kembali setelah terkena bencana alam tanpa harus mengandalkan dana dari pusat.
“Untuk sementara ini kita akan memulai mengasuransikan gedung-gedung pemerintah di Jakarta dan menyusul di kota-kota lainnya. Harus dibuat strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana untuk mendukung masyarakat dan pemerintah yang tangguh terhadap bencana. Jadi tidak mengandalkan APBN yang anggarannya sudah rutin dan terikat seperti pendidikan, kesehatan, transfer daerah, dan lain-lain,” jelasnya.
Menpupera Basuki Hadimuljono menambahkan, ke depan akan dilakukan pendekatan build back better untuk mitigasi bencana. Strategi ini untuk menyadarkan masyarakat kalau setelah bencana bukan hanya kembali membangun, tapi seluruh rumah dan infrastruktur yang kembali dibangun itu harus tangguh terhadap bencana alam.
“Di Palu ini sudah mulai kami lakukan. Jadi bukan sekadar membangun kembali. Kota Palu direncanakan dengan lebih baik dan tangguh terhadap bencana, masterplan-nya disusun bersama Kemenpupera, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Bappenas, dan lain-lain sebagai penerapan konsep build back better itu,” tuturnya.
sumber: housingestate
0 komentar:
Posting Komentar