Asuransi Mobil Otomate

Paket asuransi Mobil terlengkap dari ACA asuransi yang menyediakan mobil pengganti.

Asuransi Pengangkutan (Marine Cargo)

Asuransi pengangkutan ACA menawarkan proteksi lengkap terhadap risiko-risiko yang mengancam barang Anda yang diangkut baik melalui darat, laut, maupun udara..

Minggu, 11 Februari 2018

Reasuransi Maipark Raup Premi Rp300 miliar Sepanjang 2017


PT Reasuransi Maipark Indonesia memperkirakan mampu meraup premi bruto hingga Rp300 miliar sepanjang 2017 atau bertumbuh sekitar 19,05% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Presiden Direktur PT Reasuransi Maipark Indonesia Yasril Y. Rasyid menjelaskan sebagai reasuransi pihaknya baru saja melakukan penutupan proses bisnis pada 31 Januari 2018.

Pada akhir bulan lalu, pihaknya diperkirakan mampu meraih premi bruto hingga Rp300 miliar. Realisasi itu bertumbuh sekitar 19,05% sebab pada 2016 premi bruto Reasuransi Maipark mencapai Rp252 miliar.

“Kami baru closing tanggal 31 Januari kemarin karena sebagai reasuradur kami mundur 1 bulan. Gross premi bisa mencapai Rp300 miliar,” jelasnya kepada Bisnis.com, sebagaimana dikutip Kamis (8/2/2018).

Yasril mengatakan pihaknya masih menghitung hasil underwriting lantaran dibutuhkan perhitungan aktuaria untuk cadangan teknis. Namun, dia mengatakan Reasuransi Maipark mampu mencatatkan peningkatan hasil investasi yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hasil investasi perusahaan reasuransi khusus yang sahamnya dimiliki oleh seluruh perusahaan asuransi umum ini meningkat hampir 60% menjadi Rp33 miliar. Di sisi lain, dia mengatakan pihaknya mampu menekan biaya operasional hingga berkurang 5% dari rencana kerja.

“Karena hasil underwriting masih dihitung, maka laba bersih juga belum bisa dihitung, dan mudah-mudahan bisa memenuhi target atau lebih besar dari tahun sebelumnya  sebesar Rp69 miliar,” jelasnya.

Adapun, Reasuransi Maipark menetapkan target pertumbuhan premi bruto sebesar 20% pada 2018 dengan didukung potensi pasar dari sesi wajib gempa bumi dan bisnis lainnya.

sumber: bisnis 


Rabu, 07 Februari 2018

Asuransi Mikro Tumbuh Mini Tahun Ini


Sosialisasi asuransi mikro diklaim sukses mengerek industri ini. Dus, sepanjang 2017, bisnis asuransi mikro meningkat.

Direktur Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah OJK Moch Muchlasin mengatakan, jumlah peserta asuransi mikro di tahun lalu meningkat 12,26% menjadi 21,79 juta. Nilai premi asuransi mikro pun naik 34,9% menjadi Rp 1,43 triliun.

Pertumbuhan ini didukung dari bertambahnya jumlah perusahaan dan produk asuransi mikro. Di 2017, total perusahaan yang memasarkan asuransi mikro bertambah menjadi 126 perusahaan. Sedangkan jumlah produk juga meningkat dari 192 menjadi 204 produk.

"OJK optimistis, asuransi mikro masih bisa tumbuh 5% di tahun ini," kata Muchlasin kepada KONTAN, Selasa (6/2).

Saat ini, sebagian besar produk asuransi mikro berupa asuransi jiwa kredit. "OJK berharap semakin banyak produk asuransi yang mengkaver risiko masyarakat berpenghasilan rendah," kata Muchlasin.

Optimisme juga terpancar dari pelaku industri. Direktur Utama Capital Life Indonesia Antony Japari mengatakan, kontribusi asuransi mikro perusahaannya masih mini. Namun, Capital Life yakin potensi produk asuransi mikro cukup besar.

Perusahaan berencana menggandeng partner bisnis baru. "Untuk asuransi mikro tetap digenjot baik dari eksisting partner maupun mencari partner baru," kata dia. Salah satu partner yang diincar adalah Alfamidi.

PT BNI Life Insurance juga mengoptimalkan sinergi dengan induk perusahaan yakni Bank Negara Indonesia (BNI) lewat agen laku pandai. "Saat ini sudah lebih dari 70.000 agen laku pandai yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Plt
Direktur Utama BNI Life Geger N. Maulana. Hingga akhir 2017, premi yang dikumpulkan BNI Life sebesar Rp 5,7 triliun. Porsi asuransi mikro BNI Life cuma 0,5%.

Tak mau ketinggalan, PT Zurich Topas Life menggandeng PT Bank Tabungan Negara (BTN) meluncurkan asuransi berjangka dengan premi terjangkau. Produk bertajuk Zurich Prima ini menurut Director Chief of Distribution & Communication Zurich Topas Life Rosmaylinda Nasution juga menargetkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai perlindungan untuk keluarga yang harus ditinggalkan ketika bekerja di luar negeri. Zurich mematok premi Rp 50.000 per bulan.

Zurich optimistis, produk baru bisa memenuhi target menggaet 75.000 nasabah per tahun. Zurich memanfaatkan kerjasama dengan BTN.

sumber: kontan

Jika Terjadi Kecelakaan Kerja Konstruksi, Ini Jaminan dan Proteksi Asuransinya


Kecelakaan kerja pada proyek konstruksi masih saja menjadi momok menakutkan dalam akselerasi pembangunan di Indonesia.

Bisnis bahkan merangkum dalam tujuh bulan terakhir terdapat 12 kecelakaan terjadi dalam proyek pengembangan infrastruktur. Teranyar, adalah kecelakaan kerja yang terjadi di proyek jalur ganda kereta cepat atau double-double track Jakarta—Bandung di kawasan Matraman, Jatinegara Jakarta Timur, Minggu (4/2/2018) pagi.

Dengan tingkat kecelakaan terbilang tinggi, lantas bagaimana dengan proteksi asuransi yang dapat diberikan pada proyek dan pekerja konstruksi?

Dody A.S. Dalimunthe, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), menjelaskan setiap proyek konstruksi, terlebih yang berskala besar, akan memiliki polis dari asuransi contractor’ all risk atau CAR. Produk ini bisa memberikan jaminan dan perlindungan menyeluruh terhadap kerugian atau kerusakan pada kontrak pekerjaan, peralatan, dan perlengkapan lokasi konstruksi.

Tanggung jawab pemilik dan pelaksana proyek, ungkapnya, terhadap pihak ketiga atau publik yang mengalami kerugian akibat aktivitas pembangunan juga dijamin dalam produk ini.

“CAR akan melindungi capital proyek. Yang dimaksud capital proyek adalah bahan dan material proyek kalau mengalami kerusakan atau hilang selama konstruksi,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (6/2/2018).

Dalam kontrak pekerjaan selain CAR, Doddy mengatakan biasanya pemilik proyek juga akan peminta pelaksana proyek untuk memiliki workmen compensation insurance atau WCl dan asuransi kecelakaan diri (personal accident/PA).

Proteksi pada pekerja proyek, jelasnya, dijamin dalam WCI atau PA. Selain itu, jelasnya, polis CAR juga dapat diperluas dengan perlindungan PA bagi para pekerja Proyek.

“BPJS Ketenagakerjaan juga dapat menjamin risiko kecelakaan pekerja Proyek,” jelasnya.

Doddy mengatakan kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 44/2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 2, ayat 1, ketentuan tersebut menyebutkan bahwa setiap pemberi kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan keselamatan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Kendati begitu, dia mengatakan bahwa proteksi wajib tersebut hanya berlaku pada kecelakaan pekerja selama jam kerja di hari kerja. Produk asuransi komersial, jelasnya, dapat memberikan perluasan proteksi bagi pekerja proyek pada kecelakaan yang terjadi di luar jam kerja dan di luar hari kerja.

“Jaminan BPJS Ketenagakerjaan pasti standar mengacu ketentuan regulasi, sedangkan coverage WCI dapat dinegosiasikan oleh penanggung dan tertanggung,” jelas Dody.

sumber: bisnis

Senin, 05 Februari 2018

Direksi Salah, Asuransi Bayar



Siapa yang tak ngiler melihat mobil mewah, rumah bagus, upah tinggi, dan pakaian bagus. Semua fasilitas tersebut tentu mudah diperoleh jika Anda menjadi direktur perusahaan. Namun, anda harus tetap berhati-hati ! Jangan anggap selamanya enak menjadi direktur.

Ada harga yang harus dibayar dengan kemudahan yang diperoleh. Upah tinggi berbanding lurus dengan besarnya tanggung jawab yang diemban. Seorang direktur bertanggung jawab secara pribadi apabila perseroan mengalami kerugian karena sebuah kelalaiannya.

Akibat kesalahan yang menyebabkan perusahaan merugi, tak pelak harta anggota direksi menjadi incaran perusahaan. Harta tersebut digunakan untuk membayar kerugian yang diderita perseroan. Tak tanggung-tanggung, kepailitan dapat mengincar direktur jika harta direktur tak cukup membayar kerugian perusahaan.

Ada beberapa kasus yang masuk ke pengadilan bisa dijadikan contoh. Dalam kasus  PT Greatstar Perdana Indonesia melawan PT Indosurya Mega Finance. Direktur PT Greatstar Perdana Indonesia harus bertanggung jawab pribadi karena tindakannya menyebabkan perusahaan pailit dan tidak meminta persetujuan komisaris.

Kasus lainnya adalah PT Evergreen Printing Glass melawan presiden direkturnya sendiri, Willem Sihartoe Hoetahoeroek dan BNI 1946. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menghukum direksinya secara tanggung renteng lantaran akta pendirian yang memuat anggaran dasar PT Evergreen belum dimintakan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, saat itu Menteri Kehakiman.

“Direktur harus bertanggung jawab secara pribadi bila yang bersangkutan lalai menjalankan tugasnya,” ucap Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Erman Rajagukguk dalam talk hukumonline, di Jakarta, Selasa (01/10).

Namun, tanggung jawab pribadi ini dibatasi apabila anggota direksi telah menjalankan perusahaan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007  tentang Perseroan Terbatas. Direktur dalam menjalankan perusahaan harus memperhatikan asas duty of care dan duty of loyalty.

Artinya, seorang direktur dalam tindakannya harus berhati-hati dan keputusan yang diambil haruslah untuk kepentingan perusahaan. Keputusan bisnis tidak boleh mengandung benturan kepentingan.

Terlebih lagi, seorang direktur juga harus memahami betul UU Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, dan peraturan perusahaan. Pasalnya, tindak tanduk direktur tercantum dalam Anggaran Dasar. Terkadang, ditentukan pula kapan direksi harus meminta persetujuan komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham dalam mengambil tindakan. “Catatannya adalah direktur yang melanggar UU PT ini sanksinya adalah perdata, permintaan ganti rugi, bukan pidana,” tegasnya.

Perlindungan Direktur
Meskipun terdengar menyeramkan, Financial Lines PT AIG Insurance Indonesia, Mega Manurung mengatakan jangan takut menjadi direktur. Risiko direktur memang banyak. Risiko tersebut dapat muncul dari pesaing, konsumen, kreditor, tenaga kerja, pemegang saham, dan rekan bisnis.

Permintaan Mega untuk tidak takut menjabat direktur lantaran risiko tersebut dapat dialihkan kepada pihak ketiga, yaitu asuransi. Dengan pengalihan risiko, direktur mendapatkan perlindungan dan meringankan beban materialnya. Bentuk polis yang dapat digunakan perusahaan tersebut dalam melindungi direkturnya adalah salah satunya adalah polis D&O, Directors and Officers Liability Insurance.

Polis ini menjamin kerugian yang timbul dari klaim tuntutan hukum terhadap direksi dan atau pejabat perusahaan yang telah atau dianggap telah melakukan tindakan yang salah pada saat bertindak dalam kapasitas sebagai direktur dan atau pejabat perusahaan yang terjadi pada periode polis asuransi dan dilaporkan pada pihak asuransi.

Kerugian yang dapat diganti asuransi adalah kerugian yang dituntut ke penggugat, dan biaya pengacara. Asuransi baru bisa mencairkan klaim apabila perkara diselesaikan secara hukum dan telah mendapatkan keputusan pengadilan untuk ganti rugi.

Mega juga menambahkan, cakupan perlindungan dari polis ini di antaranya adalah terhadap kelalaian operasional, pencemaran nama baik, biaya public relation, perlindungan untuk IPO, perlindungan bagi komisaris dan pejabat lain, perlindungan bagi ahli waris, perlindungan untuk direktur pensiunan, dan pembayaran biaya pembelaan.

Khusus untuk pensiunan direktur, pada dasarnya waktu perlindungan hanya selama satu tahun. Klaim dapat digunakan jika gugatan ganti rugi tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. Kesalahan yang ditanggung adalah kesalahan yang dilakukan pensiunan direktur saat dalam perlindungan polis. Namun, apabila sebelum polis berakhir si direktur meminta retroaktif, asuransi akan menanggung kesalahan direktur yang dilakukan selama 1-2 tahun ke belakang sebelum direktur menjadi nasabah.

“Cuma, perlindungan ini hanya berlaku untuk kasus perdata, bukan pidana. Kita tidak akan melindungi kesalahan yang sifatnya memperkaya dirinya sendiri,” tutur Mega. 

sumber: hukumonline 

Kamis, 01 Februari 2018

Pelindo III Rilis Aplikasi Jasa Kepelabuhan



PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) merilis aplikasi layanan kepelabuhan bernama Home Terminal Service untuk memudahkan pengguna jasa. Aplikasi juga menjadi marketplace karena pengguna bisa memilih aneka jasa kepelabuhan dari penyedia jasa yang ada di pelabuhan dengan harga yang transparan.

Direktur Utama Pelindo III, IGN Askhara Danadiputra mengatakan Home Terminal mengintegrasikan empat fitur layanan utama, yakni vessel service, port activities, logistics, dan container management. Dia menambahkan, fitur yang ada di aplikasi memungkinkan pengguna jasa memantau pergerakan kapal dan barangnya secara langsung (real-time online).

Askhara Danadiputra atau biasa dipanggil Ari Askhara menuturkan, Home Terminal juga menyediakan layanan lanjutan seperti pengurusan dokumen, port clearance (persetujuan berlayar, bea cukai, imigrasi, dan karantina) yang dilakukan secara terpadu

Menurut Ari aplikasi Home Terminal merespons kebutuhan pengguna jasa dengan inovasi teknologi. Peningkatkan efisiensi pada bisnis proses yang dicapainya menjadi disrupsi teknologi mulai masuk ke industri logistik dan maritim.

“Aplikasi ini yang pertama kali di Indonesia dan juga yang pertama digunakan di pelabuhan global. Aplikasi ini juga seperti Go-Jek, dan Bukalapak, semua servicenya ada dengan estimasi harga," jelasnya di Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Ari menerangkan, Home Terminal juga menjadi media pemasaran dan informasi ke pengguna jasa dan pasar (marketplace). Selain melibatkan sinergi internal di grup, Pelindo III juga menggaet sejumlah instansi eksternal dari pelaku usaha di pelabuhan, antara lain Main Line Operator (MLO), Organda, pengelola depo, consignee, EMKL, freight forwarder, serta perusahaan dan agen pelayaran.

sumber: bisnis 

Selasa, 30 Januari 2018

Uang Pertanggungan Kecelakaan Lalu Lintas Naik 100 Persen



Mulai 1 Juni 2017, uang pertanggungan dari PT Jasa Raharja (Persero) untuk korban kecelakaan angkutan umum dan lalu lintas akan naik sebanyak 100 persen. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara Sosialisasi Kenaikan Besar Santunan Korban Kecelakaan di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan pada hari Jumat, 12/5/2017 lalu.

Adapun jumlah santunan yang akan ditanggung oleh Jasa Raharja maksimal sebesar Rp 100 juta untuk korban kecelakaan.

Menurut Sri Mulyani, naiknya santunan kecelakaan ini harus disosialisasikan karena akan berlaku mulai tanggal 1 Juni 2017 nanti.

Dengan adanya momen Lebaran dimana puncak perjalanan menggunakan transportasi umum terjadi, maka pemerintah harus hadir untuk memberikan manfaat atas iuran kecelakaan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja.

“Iuran dari masyarakat, negara wajib mengembalikan manfaat itu ke masyarakat. Diharapkan 1 Juni ini, Jasa Raharja bisa men-cover memberikan perlindungan ke masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Naiknya santunan untuk korban kecelakaan hingga 100 persen ini ada dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyebrangan, Laut, dan Udara.

Selain itu penyesuaian jumlah santunan ini juga tertuang dalam PMK Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Kedua PMK ini juga merupakan penyesuaian dari PMK Nomor 37 Tahun 2008 dan PMK Nomor 36 Tahun 2008.

“Jadi uang santunan ini sudah tidak naik Sembilan tahun lamanya,” tutur Sri Mulyani.

Artinya kenaikan premi yang dibayarkan oleh masyarakat selama ini saat membeli tiket angkutan umum dan pembuatan STNK tidak diiringi dengan naiknya santunan kecelakaan untuk pengguna angkutan umum. Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa jumlah kecelakaan pada angkutan umum sudah menyusut setiap tahunnya karena adanya fasilitas yang makin membaik.

“Kami sudah melihat kondisi keuangan Jasa Raharja dan dimungkinkan untuk meningkatkan tanggungan 100 persen atau dua kali lipat tanpa menaikkan jumlah iuran wajib,” katanya.

sumber: aturduit

Minggu, 28 Januari 2018

Kapal Yang Sudah 3 Bulan Kandas Tertabrak Tongkang di Surabaya, Dimana Aspek Keselamatan Alur Pelayaran?

                                          Ilustrasi

Kecelakaan beruntun terjadi di alur pelayaran Surabaya, tepatnya dekat pulau Karang Jamuang Jawa Timur. Kapal Cargo KTC-1 yang tenggelam pada tanggal 4 Oktober 2017 di alur pelayaran tersebut dan belum diangkat sampai saat ini  pada akhirnya tertabrak tongkang bemuatan penuh semalam.

Hal ini menjadi lucu karena pihak Syahbandar Surabaya melalui KPLP pernah menyurati mengenai masalah tersebut untuk dilakukan usaha Salvage dengan tenggat waktu sampai dengan 5 Desember 2017, yang apabila tidak dilakukan pengangkatan maka Pemerintah akan mengambil alih hal tersebut. Tetapi terbukti sampai saat ini kapal KTC-1 masih tetap kandas dan setengah tenggelam disana.

Pihak KPLP Surabaya seharusnya tegas dengan peringatan yang dibuatnya supaya tidak terkesan bermain main dengan institusinya sendiri dan keselamatan pelayaran, terlebih kapal KTC-1 berada tepat disisi alur pelayaran yang sangat ramai, tanpa di lengkapi buoy penanda bahaya.

Sebenarnya beberapa perusahaan Salvage pernah maju dan berusaha mengangkat kapal tersebut, hanya saja tidak diketahui kenapa sampai 3 bulan lebih tidak satupun perusahan yang melakukannya.
Padahal menurut PM 71 tentang Salvage bab IV pasal 9, kapal tersebut berada di Tingkat Gangguan 1 yaitu dalam lingkup DLKR dan DLKP. Untuk diketahui, bahwa jangka waktu penyingkiran atau pengangkatan kapal kandas di area Tingkat Gangguan 1 adalah maksimal 30 hari.

Dalam hal HUBLA sudah memberikan peringatan ke 3 dan kerangka kapal tetap ada di sana lebih dari sebulan setelah peringatan tersebut, Siapa pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan semalam?

sumber: emaritim